Pemprov Kepri Setujui Pemekaran Kecamatan


Pemprov Kepri Setujui Pemekaran Kecamatan

Anambas (Batampos) – Usulan pemekaran kecamatan di Anambas mendapat restu Provinsi Kepri melalui surat bernomor 138.3/0493/SET per tanggal 10 April 2017 serta ditandatangani oleh Gubernur Kepri Nurdin Basirun. Pemerintah Provinsi mendukung serta menyetujui pembentukan Kecamatan Kute Siantan, Kecamatan Siantan Utara, dan Kecamatan Jemaja Barat di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Kecamatan Kute Siantan yang terdiri dari Desa Matak, Payakmaram, Payaklaman, Batu Ampar, Teluk Bayur yang sebelumnya tergabung di Kecamatan Palmatak. Kecamatan Siantan Utara yang terdiri dari gabungan Desa Mubur, Bayat serta Desa Piasan yang sebelumnya tergabung dalam Kecamatan Palmatak.

Sementara itu Kecamatan Jemaja Barat terdiri dari tiga desa yakni desa Keramut, Sunggak dan desa Impul yang sebelumnya tiga desa itu masuk didalam kecamatan Jemaja. Setelah tiga kecamatan ini direstui dan disahkan maka jumlah kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas menjadi 10 kecamatan.

Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, Riorizal, membenarkan adanya surat dari Provinsi terkait pemekaran kecamatan itu. Pihaknya mengklaim akan secepatnya membuat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) untuk diserahkan ke DPRD untuk dibahas serta disahkan. “Iya benar. Saya yang akan membawa surat tersebut ke Anambas,” ujarnya Rabu (12/4).

Persetujuan yang diberikan Pemprov Kepri terkait pemekaran kecamatan di Anambas itu pun, mendapat apresiasi dari Wakil Ketua II DPRD Anambas, Amat Yani. Politisi Partai Bulan Bintang (PBB) dapil Jemaja dan Jemaja Timur. Ia mengatakan, pihaknya siap menggesa pembentukan kecamatan baru tersebut. Pihaknya juga meminta kepada Ketua DPRD untuk meninjau langsung kecamatan yang dimekarkan tersebut. Langkah ini dilakukan untuk menentukan pusat ibukota kecamatan tersebut. “Kami siap mendukung. Kami menunggu Ranperda dari Pemerintah Daerah terkait hal ini,” ungkapnya.

Surat persetujuan pembentukan kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas ini dikeluarkan, untuk menindaklanjuti surat nomor 546/Kdh.KKA/11.16 tanggal 1 November 2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah tentang permohonan rekomendasi pembentukan kecamatan baru.

Restu yang diberikan provinsi itu pun, didasari oleh beberapa faktor mulai dari hasil kajian akademik tentang pembentukan tiga kecamatan baru yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bersama Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), serta berdasarkan hasil kajian dari tim koordinasi pembentukan kecamatan kabupaten/kota.

*Sumber : Batam Pos

0 Comments

Leave a comment