Latar Belakang

  • Monday, 17 September 2018

Salah Satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan Negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Era keterbukaan informasi menuntut adanya demokratisasi, transparansi, supermasi hukum, ketersediaan dan kebebasan untuk memperoleh informasi publik.

Sebagai perwujudannya yaitu ditetapkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, keberadaan Undang-Undang ini sangat penting sebagai landasan hukum bahwa setiap badan publik tidak lagi berwenang untuk menyembunyikan beragam informasi kepada masyarakat, kecuali yang memang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

dalam kaitannya Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik diharapkan tidak sampai mengganggu prinsip kehati-hatian dalam menjaga kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan yang lebih luas. Penetapan prinsip-prinsip good goverenment sangat tergantung pada kesiapan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam mengelola informasi dan dokumentasi bagi masyarakat.

Untuk memberikan acuan, panduan, strategi dan teknik dalam mengelola informasi dan dokumentasi, maka disusunlah Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Copyright © 2014. | Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Anambas. | All right reserved.