Pemerintah dan DPRD Cabut Dua Perda

  • Tuesday, 11 July 2017

ANAMBAS (HK) - Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) Cabut Peraturan Daerah (Perda) No 10 tentang pengelolaan air tanah dan Perda Nomor 11 tahun 2012 tentang Pengelolaan Pertambanga Mineral. Hal ini diakibat Perda yang tak dapat dipungkiri dalam pembuatannya mengeluarkan anggaran yang besar,  sayangnya perda tersebut bertolak belakang dengan Undang Undang (UU) nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Bupati KKA Abdul Haris,SH mengatakan kedua Perda tersebut terpaksa dicabut karena berlakunya UU 23 tahun 2014 tetang pemerintahan daerah."Sesuai UU tersebut  ada beberapa kewenangan yang berubah dari  daerah menjadi kewenangan Provinsi, termasuk mengenai pengelolaan air tanah dan pertambangan mineral."Demikian disampikan Haris, minggu (9/7)

Diungkapkan orang nomor satu KKA itu pencabutan dua Perda tersebut dilakasanakan pada rapat Paripurna DPRD KKA Jumat (7/7) silam, Menurut Haris,  Perda tersebut sudah tidak memiliki hukum yang mengikat, karena pedoman penyusunan Perda telah dicabut oleh Pemerintah Pusat, yakni diberlakukannya UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pada kesempat itu  juga Haris  mengapresiasi serta memuji   kerja keras Pansus Ranperda tentang pencabutan Perda tersebut. "Kami berharap kita sama-sama menyetujui pencabutan Perda ini, sehingga tidak ada tumpang tindih hukum lagi," tukasnya.

Ketua Pansus Pencabutan  Perda,  Yulius,SH mengatakan,  proses pencabutan perda sudah melalui proses dan mekanisme yang sesuai dengan aturan dan undang-udang yang berlaku. Selain itu pihaknya juga sudah melakukan konsultasi dengan Biro Hukum Provinsi Kepri serta ke Kementerian Dalam Negeri.

"Pencabutan ini sudah melalui proses dan mekanisme yang telah di atur dalam undangundang," tuturnya.

Politisi Partai Grindara itu  mengungkapkan,  jika terdapat sejumlah alasn penyebab dicabutnya Perda tersebut antara lain yakn bertentang dan Undang-Undang Dasar 1945, dikeluarkannya keputusan Kementrian dalam negeri kepada perda-perda yang mengganggu pertumbuhan ekonomi.

"Penyebab lain adalah  dikeluarkannya keputusan kementrian dalam negeri  tentang peralihan kewenangan dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah Provinsi.

Sumber : HalunKepri

Copyright © 2014. | Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Anambas. | All right reserved.