Oknum PTT Diduga Jadi Broker

  • Monday, 09 October 2017

Jual Beli Pulau

ANAMBAS (HK) Sejumlah warga di Pulau Jemaja mulai resah dengan gencarnya pembelian lahan di sekitar pantai yang ada di daerah tersebut.Bahkan dari sumber informasi yang dihimpun kuat dugaan terdapat oknum pegawai Tidak Tetap (PTT) yang menjadi perantara (broker-red) jual beli tanah tersebut.
Menariknya harga tanah  yang ditawarkan cukup bervariasi.  Memang tak dapat dipungkiri sebagian masyarakat merasa diuntungkan, kendati demikian ada juga warga yang mulai khawatir pembelian lahan tersebut disalahgunakan.

Jual beli lahan yang terjadi bukan rahasia umum lagi. Bahkan transaksi lahan telah menuai cibiran masyarakat Tidak menjadi rahasia umum lagi mengenai transaksi jual beli tanah bahkan menjadi bahan cibiran dimasyarakat.

"Saya tidak mengerti secara pasti letak lokasi tanah pulau yang dijual belikan itu, tapi transaksi jual beli tanah tersebut dilakukan oleh perantara secara terbuka bahkan pembayarannya di salah satu warung kopi. Kalau jumlah uangnya tidak tau secara pasti,"demikian disampaikan Joni salah seorang masyarakat, Minggu (1/10).

Joni menguraikan, untuk harga yang ditawarkan ke masyarakat atau pemilik lahan mulai dari Rp 5 ribu hingga Rp 100 ribu permeter. Informasi awal yang diperolehnya, ada warga yang telah menjual sejumlah lahan di suatu pulau kepada broker melalui perantara (oknum PTT).

Padahal lanjut Joni,  tidak bisa sembarangan melakukan jual beli lahan dengan jumlah yang banyak, tentu hal itu harus melalui mekanisme dan peraturan yang berlaku. Mestinya melibatkan pihak apresial selaku penentu nilai harga suatu barang seperti nilai harga gedung atau bangunan dan nilai harga tanah.

"Kalau menurut saya beli tanah atau gedung harus melibatkan tim apresial sebagai penentu harga, sebab lahan yang dijual dengan jumlah yang banyak. Tapi saya juga tidak tahu apakah ada peraturan lain dan itu tergantung dari pihak pemerintah daerah yang mengawasinya," tuturnya.

Ia mengimbau agar  Pemda segera memantau atau mengawasi terkait penjualan tanah di suatu pulau dengan jumlah yang banyak. Diketahui Pemda juga cukup konsen terhadap pengembangan pembangunan pariwisata Anambas, dikhawatirkan akan menghambat pembangunan wisata.

"Kami berharap Pemda dapat segera mengawasi atau melakukan pemantauan terkait aktivitas transaksi jual beli tanah di pulau. Mudah-mudahan tanah yang dijual dapat digunakan sesuai peruntukan," tukasnya.

Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) Abdul Haris, SH sebelumnya pernah mengatakan, bahwa Pemda telah menghimbau bahkan memberikan peringatan kepada seluruh masyarakat melalui camat dan kepala desa agar tidak menjual lahan miliknya yang ada di pulau. Bupati menyarankan agar pemilik lahan dapat melakukan kontrak kerjasama atau bagi hasil kepada pihak pengembang atau pengusaha yang hendak membangun suatu usahanya.

"Kita Pemda sudah memberikan peringatan kepada masyarakat, Saya berharap tanah yang dimiliki jangan dijual, lebih baik dikontrakan saja jika ada pengembang membutuhkan untuk membangun suatu usaha yang kapasitas besar seperti membangun hotel berbintang atau resort,"


Sumber : Haluan Kepri

Copyright © 2014. | Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Anambas. | All right reserved.