Kondisi Nelayan Anambas Memprihatinkan

  • Thursday, 01 February 2018

ANAMBAS(HK) - Kehidupan nelayan Anambas semakin memprihatinkan menyusul masih  menggunakan  alat tangkap tradisional.

Masuknya kapal pukat mayang asal Tegal, Tanjung Balai Asahan serta Palembang dengan alat tangkap canggih serta mengantongi izin pusat membuat nelayan Anambas harus gigit jari menyusul sejumlah kapal pukat tersebut menangkap ikan dikantong-kantong ikan milik nelayan.

Di duga terdapat ratusan  kapal pukat mayang yang  beroperasi  dan tersebar di laut Anambas. Sejatinya izin  kapal pukat mayang dengan bobot 30 (3T)  ke atas  tersebut menangkap ikan di atas 12 mil dari Pulau terluar saat pasang. Namun pada prakteknya yang terjadi di lapangan kapal pukat mayang berani mengambil ikan dibawah  izin yang mereka kantongi.

Berubahnya Undang-Undang 32  menjadi Undang-Undang 23  tentang pemerintah daerah membuat  kewenangan daerah  boleh di bilang  tidak ada,  karena 0-12  itu menjadi kewengan provinsi. Sedangkan 12 mil ke atas merupakan kewenangan pemerintah pusat.  "Kapal pukat mayang seperti mengolok-olok  saat siang hari mereka tidak beroperasi  namun pada malam harinya beroperasi di bawah 12  mil." sesal Azam,  Ketua  Nelayan Desa Bayat Kecamatan Palmatak saat dialog dengan Pansus  Nelayan yang di Bentuk DPRD untuk membela hak-hak nelayan,  Sabtu (27/1).

Zaidi nelayan lainnya menguraikan sejak kapal pukat mayang  beroperasi pada tahun 2014, hasil tangkapan nelayan terus berkurang. Ironinya lagi seringkali nelayan melaut tidak mendapatkan hasil alias nol. "Agar mendapatkan tangkapan  ikan akhinya nelayan terpaksa melaut hingga 6 jam, dengan kapal sebesar 5 Gt. Logikannya kami yang  harus berjuang jauh mencari ikan," sesalnya.

Bahkan tambah Zaidi , Kapal pukat Mayang berani menangkap ikan di daerah Pulau Durai yang notabene hanya 3 Mil dari Pulau Bayat. "Hal ini membuat rumpoan (Rumah ikan) milik nelayan putus ataupun rusak dan, Paling menyesakan itu apabila habis mereka  Menangkap ikan di rumpon nelayan maka ikan tidak ada lagi," ungkapnya sedih.

Keberadaan kapal pukat mayang lanjut Zaidil,  bukan hanya membuat hasil tangkapan berkurang, namun Anak Buah Kapal (ABK) naik ke desa  saat  kapalnya berlabuh mengundang keresahan. Selain memngabil buah-buahan kapal milik warga, sejumlah oknum ABK ini mengajak masyarakat (pemuda dan anak-anak) untuk menggunakan lem, ganja, ata ngomik. Ironinya lagi mereka menggunakannya di Sekolah.

"Kami benar-benar sudah resah dan menolak Kapal pukat Mayang beroperasi dilaut dibawah 12 Mil  serta naik kedarat," tegasnya

Bahkan Zaidil mengumpamakan Kapal Pukat Mayang tersebut sebagai "Penjajah" dijaman modren ini. Yang merusak dari Laut sampai kedarat hingga genererasi Muda."Didesa Bayat saat ini telah ada yang menjual minum-minuma keras.

Syarifudin,  Mantan Pjs Desa Bayat mengaku Keberadaan Kapal Pukat Mayang selema tiga tahun belakangan berefek buruk. Kepada masyarakat, bahkan pihaknya perna mengintai ABK Kapal Pukat Mayang tersebut .mengajak anak sekolah untuk melakukan tindak terpuji seperti Mabuk komik Minum dan lainnya.

Kendati pemerintah desa membuat aturan bagi kapal pukat Mayang yang berlabuh dan mengambil air dikenakan untuk membayar dua gelen minyak ukuran 35 Liter serta berada di desa hanya sampai pukul 10 Malam.

"Tapi aturan tersebut dilanggar. Bahkan warga bersepakat siap tumpahkan darah untuk usir kapal Pukat Mayang," tegasnya.

Gustian,  warga lainnya menerangkan,  pada bulan terang selama satu minggu yakni dari tanggal (11-17) kapal pukat mayang akan merapat  kedarat untuk mengambil air. Kapal yang berlabuh sekitara 30 kapal dengan satu Kapal ABK mencapi 27 orang bahkan lebih, jadi dapat dihitung ratusan ABK akan berkeliaran di Desa Bayat.

"Saat seperti ini maka hal-hal burukbakan terjadi karena apaila dihitung jumlah mereka lebih banya dari pada masyarakat," ujarnya.

Penolakan Kapal Pukat Mayang beroperasi di Bawah 12 Mil laut  juga disampaikan dengan tegas oleh Nelayan Desa Ladan. Bahkan nelayan tersebut besepakat menolak Kapal Pukat Mayang untuk sandar  di Pelabuhan Desa Ladan.

"Kami pernah menangkap kapal pukat Mayang yang kedapatan menangkap ikan dibawah 12 Mil dan diserahkan kepada pihak berwajib," kata Buyung,  Ketua Pokmaswas.

Buyung juga meminta agar ada ketetapan pemerintah agar tidak ada lagi kapal pukat Mayang yang beroperasi di bawah 12 Mil karena sama saja "membunuh"nelayan lokal."Anambas ini mayoritas masyarakatnya adalah nelayan, mau makan apa jika ikan sudah dijarah kapal pukat mayang.

"Memang secara aturan agar mereka tidak bisa mencari ikan di laut Anambas sulit. Namun kami meminta pegawasan diperketat, selain itu warga Ladan juga menolak kapal sandar di Desa Ladan. Kamu tidak ingin mereka ada disini karena banyak mudarat dari pada manfaatnya."tegasnya dan diamini warga yang lainnya.

Sementara itu Anto Polisi Khusus Perikanan dari Provinsi mengatakan agar masyarakat untuk segera melaporkan apabila ada kapal Pukat Mayang yang beroperasi dibawah 12 mil. Apalagi  Pokmaswas memiliki kewenangan untuk menangkap dan menyerahkamnya kepada pihak yang berwajib.

Sesuai Undang-Undang dan Izin yang dikantongi lanjut Anto Kapal Pukat Mayang  hanya beroprasi diatas 12 Mil, sedangka mereka kedarat itu hanya pada persolan yang urgen seperti kapala mengalami kerusakan, ABK yang sakit dan mengambil air.

"Untuk Pokmaswas pihaknua aka mengundang pasa pelatihan nanti untuk dibekali ilmu serta fasilitas penunjang seperti GPS," jelasnya.

Anto juga berjanji akan membawa keresahan pesoalan nelayan ini ke provinai untuk diteruskan kepusat, karena persoalan ini adalah persoalan bersama. "Ini persoalan bersama ayo sama-sama kita berjuang di pusat," ujarnya.

Ketua Pansus  Nelayan,  Rocky Sinaga mengatakan,  kedatangan pihaknya bertemu masyarakat  untuk mencari informasi sebanyak mungkin agar informasi ini dapat menjadi bahan dala memberikan rekomendasi kepada pemerintah dalam menyelesaikan persoalan nelayan.

"Kami tidak ingin persoalan ini berlarut-larut dan akhirnya terus menerus meresahka masyarakat khususnya nelayan," tukasnya.

Sementara itu Asmirwan,  Pembina HNSI mengatakan,  persoalan ini memang telah lama terjadi dan mengundang keresahan dimasyarakat,  bahkan pihaknya bersama nelayan melakukan demonstrasi di Gedung DPRD mendesak DPRD untuk membentuk Pansus nelayan.

"Dibetuknya Pansus ini diharapkan mampu menguraikan benang merah persoalan nelayan, HNSI siap pasang Badan untuk itu," jelasnya.

Sebelumnya Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA),  Abdul Haris mendesak Pemerintah Provinsi untuk segera membentuk UPT di Anambas  mengingat kewenangan 0-12 Mil itu berada di Provinsi. Haris sendri tidak tinggal diam dengan persoalan yang ada di masyarakat.

"Ayo kita sama-sama perjuangkan hak nelayan agar kehidupannya lebih bai," tutupnya.***

(Sumber : HaluanKepri)

Copyright © 2014. | Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Anambas. | All right reserved.