Bupati Kepulauan Anambas Menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas


Bupati Kepulauan Anambas Menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas




Diskominfotik KKA, Tarempa  - Bupati Kepulauan Anambas menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas, Selasa (09/06/20) yang dilaksanakan di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas. Pada Kesempatan ini turut hadir Ketua DPRD, Wakil Ketua I DPRD, Wakil Ketua II DPRD dan Anggota DPRD KKA, FKPD, Kepala OPD, Ketua Tim penggerak PKK, LSM serta rekan-rekan media massa. 


Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas menyampaikan Rapat Paripurna  pada hari ini beragendakan Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019. Kepada DPRD. 


Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas Hasnidar mengapresiasi kepada Bupati beserta jajaran yang mana telah awal menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 sebagaimana amanat Undang-Undang meskipun ditengah masa pandemi covid-19 yang sedang melanda Negara kita, beliau tetap fokus pada tugas-tugas pokoknya menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan aturan yang ada. 


Berpedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Menyimpulkan Bahwa Rancangan Perda sebelum dilakukan pembahasan pada Tingkat II, terlebih dahulu disampaikan dalam rapat paripurna dalam pembicaraan Tingkat I yang disertai penjelasan oleh Kepala Daerah dan sebaliknya Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD diawali dengan penjelasan Pimpinan Komisi, Pimpinan Gabungan Komisi, Pimpinan Bakomperda atau Pimpinan Panitia Khusus Paripurna. 


Bupati Kepulauan Anambas dalam pidatonya menyampaikan secara langsung Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019. Pada pidatonya, Bupati menjelaskan "bahwa penyampaian rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 kepada DPRD merupakan kewajiban konstitutional yang harus dipenuhi oleh Kepala Daerah paling lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir. Hal ini sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011." 


Selanjutnya Bupati Anambas menyampaikan bahwa capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas pada Tahun 2019 masih dalam konteks dasar pelaksanaan agenda dan program pembangunan yang merupakan tahapan dalam pelaksanaan RPJMD  Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016-2021. 



Selain itu, Abdul Haris menjelaskan "arah kebijakan dan pembangunan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, pada Tahun 2019 merupakan produk bersama DPRD dan Pemerintah Daerah yang dibangun atas komitmen bersama dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang menitik beratkan pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat." 





Diskominfotik KKA/Ma 






0 Comments

Leave a comment