Pilkada Serentak Tahun 2020 Aman Dari Covid-19


Pilkada Serentak Tahun 2020 Aman Dari Covid-19




Diskominfotik KKA- Tarempa, Dalam rangka penyelenggaraan Pilkada Serentak  pada 9 Desember Tahun 2020  dipersiapkan sebaik mungkin, mengingat pada saat ini pandemi Covid-19 masih terus menyerang dunia terutama Indonesia maka penyelenggaraan Pilkada Tahun 2020 dilaksanakan tetap dengan mematuhi protokol kesehatan.

Sebelumnya, Pilkada Serentak Tahun 2020 yang akan dilaksanakan 270 Daerah pada tanggal 23 September 2020, terganggu oleh Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang telah dinyatakan sebagai Pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization).

Mengenai hal tersebut, maka dilaksanakan Rapat Konsolidasi Pelaksanaan Sosialisasi Pilkada Serentak Tahun 2020 secara online  melalui video conference, Rabu (10/06/2020). 

Turut hadir pada rapat tersebut Seluruh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian/Kepala Bagian Biro Humas Se-Kabupaten/Kota di Indonesia, peserta video conference sekitar 273 orang. 

Peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah adalah : 

1. Menjamin Ketersediaan Anggaran

2. Menjaga Stabilitas Politik dan Keamanan 

3. Menjaga Netralitas ASN

4. Memberikan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) Kepada KPU

5. Mendukung Penyelenggara Pemilu Dalam Setiap Tahapan Pilkada 2020 dengan menggunakan protokol kesehatan covid-19.  

Dukungan Pemerintah dan Pemerintah Daerah adalah : 

1. Melakukan sosialisasi dan pendidikan politik dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat.

2. Melakukan percepatan perekaman KTP-el 

3. Membentuk Desk Pilkada 

4. Mengoptimalkan peran tokoh masyarakat dalam mendukung pelaksanaan Pilkada.


Plt. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum / Kapuspen Kementerian Dalam Negeri dalam rapat tersebut mengatakan bahwa selama ini Pemerintah di tingkat pusat bersama Kantor Staf Presiden Republik Indonesia (KSP), Kementerian kominfo, Gugus Tugas, Kementerian Kesehatan  dan Panitia penyelenggara pemilu telah melakukan koordinasi dan sedang berjalan.

Plt. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum / Kapuspen Kementerian Dalam Negeri menjelaskan "hal yang sangat urgent dan sangat perlu disampaikan  untuk menjadi perhatian semuanya adalah bagaimana kita semua dan jajaran ini bisa melaksanakan tugas secara optimum tanpa melanggar hukum yang ada, kita semua ketahui dalam pelaksanaan ini harus ada batasan - batasan yang mana dapat kita lakukan dan yang tidak dapat kita lakukan. Jangan sampai pada saat menjalankan tugas nanti dianggap melanggar hukum-hukum Pemilihan Kepala Daerah yang kita  ketahui sudah ada aturannya misalnya : apa saja informasi yang boleh untuk publikasikan, jangan sampai Dinas Kominfo atau Bagian Umum pada saat menjalankan tugas dianggap sebagai Tim Sukses, Jelas Dr. Drs. Bahtiar, M. Si." 

Dalam rapat konsolidasi tersebut, Dr. Drs. Bahtiar, M. Si menjelaskan bahwa "Kami segera berkoordinasi dan melakukan pertemuan secara cepat dengan Kantor Staf Presiden Republik Indonesia (KSP) di Istana, Kominfo, Gugus Tugas dan tentu dengan Penyelenggara Pilkada untuk memberikan semacam payung hukum atau dasar, pedoman-pedoman, dan informasi publik yang dapat dilakukan oleh kawan-kawan semua dalam bentuk pedoman dan manual. Saya kira itu adalah masukan positif yang harus dilakukan supaya ada kepastian apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak boleh." 

"Namun dalam waktu singkat ini, yang dapat dilakukan segera dilakukan jangan saling menunggu karena pemerintahan ini harus tetap terus berjalan,  penyelenggara tugas dibidang komunikasi dan informasi publik dan kehumasan harus tetap dilaksanakan maka pada hari ini saya meminta untuk segara lakukan komunikasi atau rapat-rapat virtual kepada penyelenggara seperti KPU dan Bawaslu di daerah masing-masing untuk dapat berdialog dengan mereka karena pada akhirnya penyelenggara ditingkat daerah yang akan melaksanakan tugas-tugas tersebut dan juga dapat dikoordinasikan apa yang bisa disinergikan agar tugas-tugas ini tidak melanggar hukum. Selain itu, koordinasikan juga kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) karena mereka juga bisa membantu mempublikasikan kepada masyarakat, Selain itu Gugus Tugas Covid-19 di daerah termasuk Dinas Kesehatan di daerah untuk bersama-sama dikoordinasikan."

Perlu langkah cepat untuk membangun narasi tunggal di daerah masing-masing pada 270 Daerah terutama yang akan melaksanakan Pilkada, Plt. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum / Kapuspen Kementerian Dalam Negeri menambahkan, "Segera laksanakan rapat dan dengarkan apa yang dibutuhkan pelaksana untuk komunikasi informasi publik, supaya ada narasi yang sama untuk  mensukseskan Pilkada yang Serentak Tahun 2020 yang Luber (Langsung Umum Bebas Rahasia),  Yang Jurdil (Jujur dan Adil), dan Aman Covid-19. Itulah Narasi yang harus disebarkan agar ada kesamaan narasi yang harus dibangun bersama-sama." 




Diskominfotik KKA /Ma

0 Comments

Leave a comment