SOTK Anambas Disahkan

SOTK Anambas Disahkan

ANAMBAS (HK) - Akhirnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) menjadi Peraturan Daerah (Perda) melalui Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan  Persetujuan Tengan Ranperda Pembentukan  Susunan Perangkat Daerah KKA, di ruang Rapat DPRD,  Rabu (7/12).
Dari Perda yang disahkan itu  terdapat  jumlah Dinas daerah di Kabupaten Kepulauan Anambas kini tinggal berjumlah 11 Dinas dari 15 Dinas yang ada sebelumnya. Muhammad Da'i,  Ketua Pansus Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Anambas mengatakan. "Jumlah 11 Dinas ini, merupakan hasil finalisasi antara Pemerintah Daerah dengan Pansus DPRD pada tanggal 24 November 2016," demikian disampaikan Muhammad Dai,  Ketua Pansus Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah saat menyampaikan Laporannya, Rabu (7/12).

Politisi Partai Amanat Nasional itu mengungkapkan, Komposisi perangkat daerah yang diajukan pemerintah daerah sebanyak 15 Dinas daerah. Namun, setelah melalui rangkaian proses pembahasan termasuk konsultasi dan koordinasi ke Kemendagri, biro hukum Provinsi Kepri termasuk studi banding ke Cimahi, Jawa Barat, disepakati komposisi Dinas daerah sebanyak 11 Dinas.

Bukan hanya itu lanjut Ketua DPD PAN Anambas itu,  selain sebelas Dinas daerah, terdapat dua sekretariat masing-masing sekretariat daerah dan sekretariat DPRD serta Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran. Tidak hanya itu, terdapat tiga Badan yakni Badan kepegawaian, pengembangan sumber daya manusia, Badan pengelolaan keuangan dan aset daerah, serta Badan penelitian, pengembangan dan perencanaan daerah. Termasuk  tujuh kecamatan yang ada di Anambas.

"Dari tujuh Kecamatan yang ada, tiga Kecamatan yakni Kecamatan Siantan, Kecamatan Palmatak dan Jemaja bertipe A, sementara empat Kecamatan lainnya memiliki tipe B," bebernya.

Kendati demikian terdapat Sejumlah fraksi dalam pandangannya memberikan saran kepada pemerintah daerah  dalam pembentukan susunan perangkat daerah ini. Salah satu contoh  Fraksi PDI Plus yang  dalam pemaparan yang disampaikan bahwa fraksi PDI P Plus meminta kepada Pemerintah harus memporsikan pegawai ketika perangkat daerah baru sudah dirampingkan yang berkemungkinan akan terjadi penumpukan pegawai dan harus disesuaikan dengan beban kerja yang ada.

"Fraksi PDI P Plus memandang, jangan sampai ada timbul kesan bahwa pegawai hanya duduk-duduk saja dan pergi ke kantor tidak ada yang dikerjakan. Jangan sampai hal tersebut terjadi," bebernya.

Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas,  Wan Zuhendra yang hadir dalam pengesahan itu dikarenakan Bupati KKA Abdul Haris, SH sedang melakukan rapat di Kemenko Maritim sangat mengapresiasi pembentukan susunan perangkat daerah yang sudah disahkan menjadi Peraturan Daerah. Menurutnya, revisi mengenai perangkat daerah berlaku di Indonesia dikarenakan ada perubahan dari UU tahun 32 tahun 2014 ke UU nomor 23 tahun 2014.

"Perubahan Undang-undang ini berdampak pada perubahan kewenangan yang sebelumnya berada di daerah kabupaten/kota, ke provinsi bahkan ke pusat. Seperti kewenangan ESDM, kehutanan dan lainnya," ujarnya.

Mantan Wakil Ketua I DPRD KKA itu juga diminta untuk melakukan evaluasi terhadap struktur organisasi perangkat daerah yang tepat fungsi namun tetap mengacu pada azas proporsional, rasionalitas dan efisiensi. "Kami berharap, dengan ada organisasi perangkat daerah yang baru ini, dapat meningkatkan daya saing guna mendukung percepatan pembangunan," tandasnya.

*Sumber : Haluan Kepri

0 Comments

Leave a comment