DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas Gelar Rapat Paripurna Dengan Agenda 2 Penyampaian Ranperda


DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas Gelar Rapat Paripurna Dengan Agenda 2 Penyampaian Ranperda

Tarempa - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) KKA menggelar rapat paripurna yang beragendakan yakni Penyampaian Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018,dan Penyampaian Ranperda Inisiatif DPRD tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan dan Lingkungan Perusahaan Kepada Kepala Daerah KKA, rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD KKA, Imran, Selasa(10/07), pukul 20.30 Wib malam di ruang rapat paripurna DPRD KKA.

Turut Hadir dalam rapat tersebut,Bupati KKA,Wakil Ketua DPRD KKA, Anggota DPRD KKA, Sekretaris Daerah KKA,Staf ahli,Asisten,Kepala Perangkat Daerah KKA, Insan Pers serta tamu undangan lainnya.

Dalam pidatonya, Bupati Kepulauan Anambas, Abdul Haris,SH menyampaikan bahwa ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 kepada DPRD termasuk salah satu amanat konstitusional yang harus dipenuhi kepala daerah paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

"amanat ini telah diatur sesuai dengan amanat peraturan menteri dalam negeri nomor 16 tahun 2006 yang telah dirubah berapa kali, terakhir dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 12 tahun 2011",ujarnya.

Bupati menyampaikan arah serta kebijakan pembangunan pemerintah daerah Kabupaten Kep. Anambas pada tahun 2018 merupakan produk bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD yang dibangun atas komitmen bersama.

" hal tersebut didasari dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang menitikberatkan pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat"terangnya.

Diketahui pada tahun 2018 yang lalu pemerintah KKA telah mengimplementasikan penerapan akuntasi berbasis aktual dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah(Pemda), untuk penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) KKA yang sebagaimana telah diamanatkan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntasi pemerintah.

Bupati, mengatakan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD KKA tahun anggaran 2018, dimana untuk pendapatan daerah yang telah dianggarkan sebesar Rp. 826.203.547.568.75, sampai akhir tahun anggaran 2018 yang terealisasi sebesar 837.725.038.534.17 atau 101,39%.

"untuk belanja daerah yang dianggarkan sebesar Rp.876.478.488.458,09 sampai akhir tahun anggaran 2018 yang terealisasi sebesar Rp.831.402.394.223,09 atau 94,86%",jelasnya.

"sedangkan sisa lebih pembayaran anggaran (SILPA) tahun anggaran 2018 sebesar Rp 57.221.052.240,42".

Bupati berharap kepada DPRD agar dapat menjadwalkan pembahasan Ranperda ini dengan cepat dan tepat,guna menghindari keterlambatan dalam penyampaian kepada kementerian keuangan dan kementerian dalam negeri.

Dikesempatan yang sama, DPRD KKA menjelaskan Ranperda Inisiatif DPRD tentang tanggungjawab sosial perusahaan dan lingkungan perusahaan kepada kepala daerah KKA yang akan segera dirancang dan dikaji yang diwakilkan serta dijelaskan oleh Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPRD KKA, Yulius,SH dalam rangka gencarnya pembangunan daerah, Pendapatan daerah mengalami penurunan belanja daerah, hal ini mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS) KKA 2017-2018.

"Semoga ada sumber-sumber pendanaan lain yang dapat mendukung pembiayaan pembangunan daerah",ungkapnya.

Ditambahkan Yulius, ranperda ini yang dibahas saat ini termasuk salah satu upaya dalam pengembangan potensi Corperate Social Responsibility (CSR) sebagai alternatif pembiayaan program pembangunan di Kab.Kep.Anambas ,serta sebagai solusi atas permasalahan fiskal suatu daerah dalam membantu program pembangunan.

“hal ini ditujukan bagi para pelaku bisnis terlebih sejak diberlakukannya UU Perseroan Terbatas nomor 40 Tahun 2007 yang menjelaskan tentang kewajiban perusahaan untuk melakukan program Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan,” tegasnya.

"sedangkan tata cara pelaksanaan CSR sudah diatur oleh Internasional Organization for Standardization (ISO) 26000 yang sudah diberlakukan sejak 2009"terang Yulius.

Yulius, menyebutkan tercatat ada 3 (tiga) perusahaan yang aktif dan sudah melakukan program CSR, yakni PT Medco Energi, Star Energi dan Primier Oil, hal ini meliputi data pelaksanan program CSR yang dilakukan tercatat jenis nya, nama program, serta besaran nilai program.

Himbaun juga disampaikan kepada pihak-pihak industri,manufaktur maupun jasa yang saat ini melakukan bisnis serta beroperasi di KKA harus wajib melakukan program tanggungjawab sosial lingkungan perusahaan sesuai UU nomor 25 tahun 2007.

"Peraturan daerah (Perda) tersebut agar dapat dijadikan payung hukum,kedepannya akan dituangkan atau dicantumkan dalam peraturan Bupati sebagai petunjuk teknis",harap Yulius,


(Humas dan Protokol DPRD KKA/RZ).

0 Comments

Leave a comment

portugal golden visa
nbase
iptv
buy instagram likes
Paykasa Paykwik
konveyör
menü kabı
hgs yükle
justintv izle