Gaji PTT Dibawah UMK


Gaji PTT Dibawah UMK

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Anambas, menyarankan agar Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS ketenaga kerjaan bagi bagi 3.500 Pegawai Tidak Tetap (PTT) ditanggung Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Anambas.

Sebelumnya upaya ini telah diinisiasi oleh Kepala DPMPTSP Nakertrans, Yunizar, yang  menyuarakan agar Pemerintah daerah dapat menanggung JHT BPJS terbut, Mengingat gaji yang diterima PTT yang ada saat ini masih dibawah UMK Anambas yang ditetapkan sebesar Rp2,9 juta.

"Ini perlu kita dorong, dan didukung agar pemerintah daerah dapat memberikan JHT BPJS  kepada para PTT yang ada,"ujar Amat Yani Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Kepuluan Anambas saat Audiensi dengan BPJS Ketenega Kerjaan diruang rapat DPRD, Rabu (7/11).

Menurut Politisi Partai Bulan Bintang (PBB) itu, saat ini PTT yang ada gajinya masih jauh dari UMK Kabupaten, tentu dengan JHT yang ditanggung oleh Pemerintah daerah juga menjadi penyemangat dan bekal di hari tua. "Mereka ini tidak memiliki pensiun, JHT inilah yang menjadi penopang apabila mereka tua kelak,"jelasnya.

Untuk nelayan tambah Yani, pihaknya juga mendorong agar JHT dialokasikan melalui Dana Desa (DD). Hal ini perlu dilakukan mengingat rata-rata masyarakat Anambas ini berprofesi sebagai nelayan. "Kita akan dorong agar Dana Desa dapat membayarkan Iuran JHT bagi para nelayan di desa-desa yang ada di Anambas."tegasnya.

Sementara itu  Rini Suryani Kepala Kantor BPJS Ketenaga kerjaan Tanjung Pinang mengatakan, terdapat sejumlah program khususnya bagi masyarakat penerima upah, selain JHT juga terdapat program jaminan kematian, dan Jaminan kecelakaan kerja.

"Untuk program kecelakaan kerja tanggungan perusahaan dibebankan iuran 0,24 sampai 1,74 persen tergantung resiko. Untuk jaminan kematian, besaran tanggungan perusahaan diberikan sebesar 0,3 persen. Dan program jaminan hari tua besaran tanggungan perusahaan 3,7 persen dan tanggungan karyawan sebesar 2 persen."tukasnya.

Dorongan juga diberikan Kepala Dinas PTSP Nakertrans Yunizar, yang meminta iuran JHT dapat mulai dianggarkan sejak tahun anggaran 2019 mendatang.

"Alokasi dana yang diperlukan untuk itu berkisar Rp4,8 Milliar, pertahun. Dengan gaji PTT untuk yang tamatan SMU Rp1,7 juta dan SI Rp2,3 Juta yang berada jauh  dibawah UMK Anambas yang mencapai RP2,9 juta, sudah relevan rasanya apabila 2 persen yang ditanggung PTT itu, ditanggung semuanya oleh pemerintah,"jelasnya.

Sementara Asisten I Pemkab Anambas, Zuhkrin, mengatakan, pihaknya optimis agar JHT bagi para PTT dapat terealisasi. Apalagi Bupati KKA Abdul Haris SH  sangat mengatensi hal ini, bahkan telah meminta OPD terkait untuk menggarkannya.

*Sumber : HaluanKepri


0 Comments

Leave a comment