Jenis-Jenis Informasi

  • Monday, 08 September 2014

JENIS  INFORMASI
Dalam proses pengklasifikasian, informasi di bagi menjadi dua kelompok yaitu informasi yang bersifat publik dan informasi yang dikecualikan.
1. Informasi Yang Bersifat Publik.
Informasi yang bersifat publik dikelompokkan berdasarkan subyek informasi sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kegiatan setiap  satuan kerja  perangkat daerah. Pengelompokan informasi yang bersifat publik meliputi:
a.  Informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala meliputi:
1)  Informasi yang berkaitan dengan SKPD;
2)  Informasi mengenai kegiatan dan kinerja SKPD;
3)  Informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau
4)  Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
5)  Informasi yang lebih detail atas permintaan pemohon.
Pengumpulan informasi publik butir 1 s/d 5 di atas dilakukan oleh masing-masing  PPID Pembantu di masing-masing  SKPD yang mempunyai wewenang sesuai tupoksinya dalam pengelolaan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan.
b.  Informasi publik yang wajib diumumkan secara serta  merta, yaitu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.
c.  Informasi publik yang wajib tersedia setiap saat di  Satuan  Kerja Perangkat Daerah, meliputi :

1)   daftar seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
2)   hasil keputusan pimpinan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anamabs dan latar belakang pertimbangannya;
3)   seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
4)   rencana kerja program/kegiatan termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan;
5)   Perjanjian Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dengan pihak ketiga;
6)   informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
7)   prosedur kerja pegawai Pemerintah  Kabupaten Kepulauan Anambas yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau
8)   laporan mengenai pelayanan akses informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

2. Informasi yang dikecualikan.
 Dalam mengelompokkan informasi yang  dikecualikan perlu  diperhatikan hal-hal sebagai berikut:
a. Informasi  yang dikecualikan adalah informasi sebagaimana diatur dalam  Pasal 17   Undang-Undang Nomor  14 Tahun 2008;
b. Prinsip-prinsip  yang   harus diperhatikan   dalam mengelompokan informasi yang dikecualikan:
1) Ketat, artinya untuk mengategorikan informasi yangdikecualikan harus benar-  benar mengacu pada metode yang valid dan mengedepankan obyektivitas;
2) Terbatas, artinya informasi yang dikecualikan harus terbatas pada informasi tertentu untuk menghindari penafsiran yang subyektif dan kesewenang-wenangan;
3) Tidak mutlak, artinya tidak ada informasi yang secara mutlak dikecualikan ketika kepentingan publik yang lebih besar menghendakinya.
 
  • a.  Pengecualian harus melalui  metode uji konsekuensi bahaya (consequential harm test) yang mendasari penentuan suatu informasi harus dirahasiakan apabila informasi tersebut dibuka;
  • b.  Untuk lebih menjamin suatu informasi dapat dibuka atau ditutup secara obyektif, maka metode di atas  dilengkapi dengan uji kepentingan publik (balancing public interest test) yang mendasari; penentuan informasi harus ditutup sesuai dengan kepentingan publik;
  • c.  Pengklasifikasian akses informasi harus disertai pertimbangan tertulis tentang implikasi informasi dari sisi politik, ekonomi, sosial-budaya, dan pertahanan keamanan.
  • d.  Usulan klasifikasi akses informasi sebagaimana tersebut pada angka 1 dan 2 diajukan oleh satuan kerja  perangkat daerah yang memiliki kemandirian dalam mengelola kegiatan, anggaran  dan administrasi;
  • e.  Penetapan sebagaimana tersebut pada angka 3 dilakukan melalui rapat pimpinan.
 
 
JENIS INFORMASI PUBLIK BERDASARKAN PERATURAN BUPATI NOMOR 29 TAHUN 2014 TENTANG  PEDOMAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
 
 
   
   
 

Copyright © 2014. | Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Anambas. | All right reserved.